Membaca Gerakan Mahasiswa di Indonesia

Dinamika Demokrasi - Dalam kesejarahan bangsa Indonesia, mahasiswa menjadi salah satu elemen penting dalam melakukan perubahan sosial. Semangat yang kritis dan sikap revolusionernya mampu menorehkan keberhasilan dalam usahanya mengganti rezim pemerintahan yang dinilai otoriter. Di Indonesia sendiri gerakan mahasiswa setidaknya dimulai dengan berdirinya Boedi Oetomo (1908) yang diprakarsai salah satunya oleh Sutomo dengan mengusung misi “rakyat berdaulat.” Kemudian pada tahun 1928 muncul Sumpah Pemuda yang mengusung i'tikad bersama, “satoe tanah air, satoe bangsa, dan satoe bahasa.”


Gerakan mahasiswa Indonesia tidak berhenti sampai di sini. Pada tahun 1942 mereka memperkuat perlawanannya melalui perjuangan diplomasi ke luar negeri untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia berhasil merdeka (17/08/1945), gerakan mereka terkonsentrasi dalam proses pengawalan kemerdekaan. Sehingga saat itu tidak sedikit mahasiswa yang terjun dalam dunia militer.

Tahun 1955 menjadi tahun yang sangat berat bagi kondisi gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang seharusnya tetap pada gerakan moral dan intelektual, akhirnya terseret dalam arus politik praktis. Hal ini dimisalkan dengan berafiliasinya HMI ke Partai Masyumi, GMNI ke PNI, CGMI ke PKI, PMKRI ke Parkindo dan lain sebagainya. Setelah sepuluh tahun gerakan mahasiswa terdiam dalam kekuasaan Soekarno, dengan munculnya tragedi ’65, gerakan mahasiswa menemukan momentum yang baik dalam mengembalikan jati dirinya sebagai gerakan moral dan intelektual. Segera saja dengan gerakan mahasiswa yang massif, Soekarno tumbang dari kekuasaanya (1966).

Setelah tumbangnya Soekarno, banyak mahasiswa yang terjun dalam kubangan politik praktis Orde Baru. Ini menjadikan mereka tidak lagi kritis dengan kebijakan penguasa. Pemerintahan Orde Baru ternyata juga mengalami kebobrokan yang sangat akut, diantaranya adalah semakin menumpuknya hutang luar negeri, korupsi yang merajalela, bermacam pelanggaran hak asasi manusia dan juga yang lainnya. Hal ini menyebabkan iklim demokrasi pada saat berkuasanya Orde Baru sangat tidak sehat. Pemegang otoritas kebenaran hanya pada tangan pemerintahan Orde Baru semata.

Dengan kondisi di atas, maka mahasiswa melakukan gerakan untuk turun ke jalan menuntut adanya perubahan yang lebih baik. Maka kemudian muncul peristiwa “Malari” (1974) yang dilakukan mahasiswa karena pemerintah dinilai tidak berorientasi pada kepentingan rakyat dalam melakukan pembangunan. Tiga tahun setelah itu, 1977, muncul “Ikrar Mahasiswa Indonesia” yang mana mahasiswa mendesak MPR RI untuk meminta pertanggung jawaban Presiden RI Soeharto atas pelanggarannya terhadap UUD 1945 dan menuntut dikembalikannya ABRI pada rakyat. Ikrar ini disikapi pemerintah dengan meredam perangkat instrumen dan ruang yang memungkinkan mahasiswa bersikap kritis, yaitu dengan menerapkan NKK/BKK di kampus.

Kondisi bangsa di bawah Orde Baru yang terus menerus mengalami kemorosotan dalam segala lini kehidupan mengalami klimaks pada tahun 1997. Gerakan mahasiswa secara serempak muncul di mana-mana dan segera saja menjadi geraka sosial yang menggurita. Mereka menuntut adanya perubahan. Gerakan mahasiswa inipun berhasil memaksa Soeharto untuk mengakhiri kekuasaannya selama kurang lebih 32 tahun.

Namun sayangnya keberhasilan tersebut tidak diikuti dengan penataan infrastruktur secara ideal. Akibatnya reformasi 1998 hanya menghasilkan pergantian pemimpin semata tanpa ada perubahan struktur dan kultur politik yang demokratis. Gerakan mahasiswa pasca tumbangnya kekuasaan Orde Baru yang diharapkan mampu menjadi lokomotif perubahan, nyatanya semakin hari semakin tidak mempunyai kekuatan untuk menjawab tantangan.